Langsung ke konten utama
Demokrasi merupakan suatu system pemerintahan dimana kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi (government by yhe people)yang diwakili oleh sebuah dewan perwakilan yyang dipilih oleh rakyat secara berkala dan didasarkan atas perinsip kesamaan politik,ideology dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik.
Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila dalam tatananya,suatu Negara atau pemerintahan peran dan fungsi eksekutip,legislatip,dan yudikatip memiliki kekuatan atau kekuasaan yang sama rata tanpa adanya kekuasaan khusus dari eksekutip sehingga peran eksekutip in bisa dikontrol oleh legislatip dan yudikatip.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat legislatip memiliki peranan sebagai pilar demokrasi .peran legislatip ini sesuai dengan fungsinya yaitu legislatip berfungsi sebagai:
1.legislasi sesuai namanya dewan perwakilan rakyat ini memiliki fungsi khusus untuk membuat mengesahjan dan mengeamndemen suatu undang undang .dan menawarkan sekaligus mempertimbangkan kebijakan pemrintah.
2.bazeting dalam fungsi ini dewan perwakilan rakyat memiliki hak penuh untuk menyetujui anggaran pemerintahan baik yang bersipat APBN atau pun perubahan
3.kontroing sebagai lembaga yang di amanati oleh rakyat dewan perwakilan rakyat ini memiliki tanggung jawab penuh kepada rakyat bukan kepada presiden atau ekskekutip sehingga memiliki kebebasan dan wewenang untuk melakukan control.
Dengan berjalanya fungsi diatas legislatip bisa di jadikan sebagai pilar tertinggi dalam demokrasi.akan tetapi pada kenyataan nya dewan perwakilan rakyat ini sangatlah sulit ketika dihadapkan pada persoalan kepentinganpartai politik mereka dan koleganya.
Untuk membahas masaalah ini maka penulis mencoba menganalisis dewan perwakilan rakyat ditinjau dari member group dimana dewan perwakilan rakyat ini murni sebagai wakil rakyat yang diamanati langsung lewat pemilihan berkala.dan ditinjau dari referensi group dimana partai politik sebagai referensi atau acuan yang tak bisa di lepaskan dari pengambilan kebijakan,dengan judul makalah”ambigu dewan perwakilan rakyat”

Postingan populer dari blog ini

GERAKAN SOSIAL ”Jokowi Dan Gerakan Sosial Progresif Dalam Mobilitas Vertical”

GERAKAN SOSIAL ”Jokowi Dan Gerakan Sosial Progresif Dalam Mobilitas Vertical” Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Terstruktur Mata Kuliah Sosiologi Politik Oleh: yosef nursyamsi 123507022 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umur dan karuniaNya kepada kita semua. Shollawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu taat kepada ajaran yang dibawanya sampai akhir jaman. Amin Penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah terstruktur Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul ”Jokowi Dan Gerakan Sosial Progresif Dalam Mobilitas Vertical”. Dalam penulisan makalah ini, tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah ...
Baca selengkapnya

REPITISI KEBIJAKAN ORDE BARU DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG ORGANISASI MASYARAKAT

REPITISI KEBIJAKAN ORDE BARU DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG ORGANISASI MASYARAKAT Organisasi masyarakat atau yang lebih familiar dengan sebutan ormas merupakan “organisasi yang di dirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak,kebutuhan,kepentingan ,kegiatan,dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila “(panja,ruu ormas,pasal 1 ayat 1 :9 februari 2013)”. Dari definisi di atas jelaslah bahwa semua aspek dan aktifitas berkehidupan dalam masyarakat yang sengaja di bentuk baik secara sukarela atau pun berbadan hokum merupakan sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang mesti berdasarkan pancasila,tidak terkecualui yayasan,panti asuhan bahkan pengajian pun termasuk ke dalam definisi organisasi masyarakat yang mesti patuh   dan tunduk terhadap asas pancasila. Adanya pentunggalan dalam asas organisasi masyarakat ini di sambut langsung elemen masy...
Baca selengkapnya

bahan makalah kajian politik dan pemlu

BAB I pendahuluan A.     LATAR BELAKANG Kasus suap yang menjerat elit pks,yaitu ndi tetapkanya lutfihasan ishak sebagai tersangka kasus suap import sapi membuat paradigmamasyarakat terpolarisasi menjadi dua pandangan umum terhadap partaipolitik.pertama masyarakat menganggap bahwa kasus suap import sapi inimenegaskan kepadamasyarakat bahwa tidak ada lagi partai politik yang benarbenar bersih dari korupsi mengingat selama ini partai keadilan sejahtera adalahsatu satunya partai politik yang belum terjerat kasus korupsi. Kedua sikap dan perilaku politik dari kader /simpatisanpartai keadilan sejahtera menilai bahwa kasus suap import sapi yang menjeratlutfi hasan ishak adalah sebagai bentuk konspirasi politik dari lawan politikpartai keadilan sejahtera. Kasus suap import sapi yang baru baru ini menjadi mainstreamdi berbagai berita baik mediaelektronik atau media cetak bahkan di refitisi disetiapliputanya rupanya tidak membuat kader/simpatisan partai keadilans...
Baca selengkapnya