pemikiran politik tradisionalisme jawa

Soeharto dan Tradisionalisme Jawa

dari rizkibulsarra"s weblog

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“tidak ada studi mengenai politik Indonesia – yang boleh melewatkan Presiden Soeharto sebagai seseorang yang telah mendominasi kehidupan nasional Indonesia selama 30 tahun”. [1] Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis pemikiran Soeharto.

Kebudayaan Jawa mempunyai pengaruh bagi Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya. Soeharto sangat dipengaruhi oleh akar budayanya yang berasal dari Kemusuk, Jawa Tengah.

Hampir sepanjang hidupnya Soeharto tampak tidak tertarik dan juga acuh dengan politik. Namun, ia akhirnya menjadi seorang yang menguasai politik di Indonesia. Dalam menguasai politik di Indonesia dan juga mempertahankan kekuasaannnya, ia menggunakan sistem patronase atau disebut bapakisme. [2]

B. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah memberikan sedikit gambaran mengenai pemikiran Soeharto yang dipengaruhi oleh Tradisionalisme Jawa. Kekuasaan yang bersifat patronase merupakan suatu ciri dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam makalah ini penulis ingin mengkaji hubungan sistem patronase yang terjadi di masa orde baru dengan beberapa pemikiran tradisionalisme Jawa.

C. Sistematika Penulisan

Pengumpulan materi dalam makalah ini dilakukan melalui studi literatur dan melalui penelusuran media elektronik (internet).

D. Kerangka Teori

Dalam makalah ini penulis menggunakan Teori Patronase Politik. Menurut Vicent Lemieux, Teori Patronase Politik adalah teori yang mengatakan bahwa patronase adalah suatu dipensasi dari suatu keberhasilan, seperti pekerjaan kantor, kontrak-kontrak, pembagian-pembagian atau hal-hal lain yang mempunyai berharga yang berasal dari seorang patron (seseorang yang mengontrol dispensasi) kepada rekannya. Sebagai gantinya, rekanan tersebut akan memberikan suatu penghargaan yang sama atau senilai, seperti memilih partai Patron atau menyumbang sejumlah uang ataupun sejumlah pekerja untuk diperkerjakan dalam kampanye pemilihan umum. Hubungan antara Patron dengan rekanannya mempunyai tipikal tidak seimbang dan selektif.

Teori yang digunakan selanjutnya adalah teori Ben Anderson yang mengungkapkan konsep kekuasaan Jawa. Konsep kekuasaan Jawa mempunyai ciri-ciri seperti: 1. Kekuasaan bersifat Konkrit. 2. Kekuasaan bersifat Homogen. 3. Kekuaasan tidak mempersoalkan keabsahan. 4. Kekuasaan di alam semesta tetap.

II. ISI

Teori Patronase Politik patronase adalah suatu dipensasi dari suatu keberhasilan, seperti pekerjaan kantor, kontrak-kontrak, pembagian-pembagian atau hal-hal lain yang berharga yang berasal dari seorang patron (seseorang yang mengontrol dispensasi) kepada rekannya. Sebagai gantinya, rekanan tersebut akan memberikan suatu penghargaan yang sama atau senilai, seperti contohnya memilih partai patron atau menyumbang sejumlah uang ataupun sejumlah pekerja untuk diperkerjakan dalam kampanye pemilihan umum.

Budaya membangun suatu rekanan di era Soeharto, merupakan salah satu contoh sistem patronase. Dalam hal ini, atasan dan bawahan seperti halnya hubungan patron-client. Oleh karena itu, seorang bawahan harus pada suatu waktu memberikan pisungun berupa asok glondhong miwah pengarem-arem atau upeti. [3] Padahal, sebenarnya budaya patronase merupakan salah satu pemikiran luhur Jawa, dimana seorang bawahan sebagai bentuk pengabdian memberikan sebagian rezekinya kepada atasan. Karena pada saat itu, atasanlah yang memberi tanah garapan.

A. Latar Belakang Soeharto

Soeharto dilahirkan di desa Kemusuk, Jawa Tengah. Sebagai orang Jawa, ia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa yang cukup kental. Sejak kecil Soeharto hidup miskin dan hidup dalam kesukaran. Penderitaan hidup membuatnya tabah dan tahan dan juga berhati-hati untuk bergantung dengan orang lain dalam banyak hal. Ia juga lebih menyukai hubungan dekat dengan beberapa orang saja di mana ia menjadi tokoh dominannya. Penderitaan materiil dan emosional Soeharto di masa kecil dan masa muda membentuk pemikiran yang introspektif dan mandiri, atau apa yang disebut McIntrye ‘autarki emosional’; “saya selalu ingat pengalaman dan kesusahan di masa kecil,” Soeharto kelak berujar, “dan sebab itu saya menekankan pentingnya “tepa selira” (hendaknya meraba pada diri sendiri)” [4] Sifat inilah yang menyebabkan Soeharto dalam memecahkan masalah dan kebingungan dengan melihat ke dalam dirinya sendiri, bukan melihat ke luar.

Soeharto bukanlah seperti Syahrir yang mempunyai “ratusan buku anak-anak dan Novel Belanda” ataupun mempunyai kalimat yang menyerupai Soekarno, bahwa “waktuku habis untuk membaca. Ketika anak-anak lain bermain, aku belajar. Aku mengejar pengetahuan jauh di luar pelajaran biasa.” [5] Soeharto adalah orang yang sederhana namun juga kompleks. Secara intelektual, wawasannya sempit dan sederhana, hal ini disebabkan oleh pendidikannya yang terbatas. Ia juga tidak mempunyai kebiasaan membaca, merenung ataupun membuat suatu teori.

Gaya pemikiran Soeharto ditandai oleh perenungan, penghitungan dan penguasaan batin (“mendekatkan batin kita dengan pencipta kita”) [6] yang menampakkan dirinya dalam aturan-aturan moral maupun praktis tertentu. Struktur kepribadian dan emosinya, susunan kerangka berpikirnya, serta persepsinya tentang makna dan arah historis memang sangat dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan Jawa. [7]

Banyak contoh mengenai sifat Kejawaan dari Soeharto, seperti ia mewakili sosok lama era para raja kuno Jawa yang terpengaruh oleh konsep-konsep feodal kuno. Secara sadar ataupun tidak, ia tampaknya berupaya mereorganisasi Indonesia yang modern menjadi seperti kerajaan Jawa, baik dalam bentuk dan juga semangatnya. [8]

B. Patronase dalam Pemikiran Tradisionalisme Jawa

Pengertian patronase pada budaya Jawa, adalah sebagai bentuk pengabdian seorang bawahan kepada atasannya yang telah memberikan banyak hal kepadanya.

Bila kita merunut pada Teori Ben Anderson mengenai kekuasaan dapat kita lihat bagaimana Soeharto terpengaruh oleh pemikiran Jawa mengenai kekuasaan. Menurut teori Ben Anderson, di Jawa, kekuasaan memiliki ciri-ciri seperti: 1. Kekuasaan itu konkrit, artinya kekuasaan itu adalah bentuk realitas seperti kekuatan yang ada pada benda-benda seperti batu, tanah, air, dan api. Bila menurut pemikiran Barat kekuasaan harus orang dengan orang baru dikatakan kekuasaan. Dalam kekuasaan Jawa tidak ada garis yang tegas antara zat organik dan zat anorganik. Sumber dari kekuasaan adalah adil kodrati. 2. Kekuasaan itu Homogen, kekuasaan itu sama sumbernya (adil kodrati, Sang Pencipta). 3. Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan. Contohnya ketika Mataram Lama masih berjaya, mereka membangun bangunan-bangunan monumental. Karena rakyatnya tidak senang dengan kerajaannya, rakyat Mataram Lama pindah ke Jawa Timur dan terjadi akumulasi kekuasaan. Dengan adanya kerajaan di Jawa Timur maka kerajaan Mataram Lama makin merosot. 4. Kekuasaan di alam semesta selalu tetap. Karena kekuasaan bukan hasil dari interaksi. Dan juga karena Alam Semesta tidak bertambah luas dan sempit.

Kekuasaan Jawa memang hampir seluruh kekuasaan terpusat pada raja. Hal ini dapat dilihat dari konsep kerajaan Mataram yang menggunakan konsep keagunbinataraan. Kekuasaan besar yang wenang wisesa ing sanagari, dalam konteks pewayangan sering dinamakan gung binathraha, bau dendha nyakrawati (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). [9] Oleh karena itu raja berhak mengambil keputusan apa saja termasuk keputusan ia untuk melakukan apapun untuk kerajaannya termasuk yang ada di dalamnya yang berarti termasuk hidup manusia di dalam kerajaannya. Dengan demikian bila raja menginginkan sesuatu maka ia akan dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan dan ketika ada orang yang tidak mau memberikan apa yang diinginkan sang raja maka ia akan diperangi. Sehingga dengan keadaan seperti demikian rakyat akan takut dan tunduk kepada raja.

Namun dalam konsep kekuasaan Jawa, seorang pemimpin dalam berkuasa harus diimbangi oleh beberapa sikap seperti berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta (berbudi luhur serta mulia dan bersifat adil kepada siapa saja dan adil dengan penuh kasih sayang). [10] Raja yang baik harus dapat menjaga keseimbangan antara kewenangan yang besar dengan kewajiban yang besar pula. Tugas raja adalah membuat dan mempertahankan agar negara tata titi tentrem, negari ingkang panjang punjung-punjung pasir wukir lohjinawi gemah ripah karta tur raharja (negara yang aman tenteram, terkenal dengan kewibawaannya, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan dan laut sebagai wilayahnya, di depannya terhampar sawah luas dan sungai yang selalu mengalir). [11]

Sistem politik kerajaan sering disebut sistem politik patrimonial atau monarchy. [12] Dalam hal ini raja sebagai penguasa dan juga pengayom seperti halnya peran bapak dalam keluarga. Oleh karena itu, hubungan pengayom dengan pengayem (atau orang yang dilindungi oleh pengayom) seperti hubungan patron dengan client. Di dalam sistem ini bapak sangat menentukan dan semua orang berusaha agar menjadi anak buah yang baik dan taat.

Untuk menjadi anak buah yang baik dan taat kadang-kadang anak buah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Misalnya dapat kita simak sepenggal kata-kata dari R Ng Ranggawarsita bahwa: “Sing sapa ngerti ing panuju, prasat pageri wesi.” (Barangsiapa yang mengerti tujuan atau kehendak seseorang, seperti ia berpagar besi) [13] Bila kita artikan maksud dari perkataan dari R Ng Ranggawarsita adalah bila ada bawahan (anak buah) yang dapat membuat senang atasannya, dengan sikap mundhuk-mundhuk, nun inggih sendika dhawuh atau kalau perlu mengelabui atasan, maka ia akan disenangi oleh atasannya.

C. Sistem Patronase dan Penerapannya di Masa Presiden Soeharto

Sistem patronase di masa kepemimpinan Soeharto terdiri dari orang-orang yang cukup dekat dengannya. Kita dapat melihat keterampilan Soeharto dalam membangun dan memelihara mesin patronase yang rumit dan memastikan bahwa pelaku dalam Orde Baru secara terkompromikan dan berutang budi kepadanya sehingga mereka tidak memiliki ruang manuver politik. Hal ini dicapai melalui pembagian uang minyak secara profesional yang dikelola oleh Ibnu Sutowo, dan melalui alokasi piawai peluang-peluang bisnis.[14] Ketika mereka yang tidak puas akan kebijakan dan kepemimpinannya yang kemungkinan akan menjadi masalah baginya, mereka pelan-pelan digeser ke bidang-bidang yang memberikan status serta peluang bisnis yang sulit mereka tolak.

Dalam hal ini, dapat kita hubungkan dengan salah satu budaya Jawa yakni belantik (dagang sapi) yang sebetulnya budaya ini adalah budaya tawar menawar agar terjadi kesepakatan (harmonisasi)[15]. Namun budaya ini telah disalah artikan dengan tawar menawar jual beli kekuasaan.

Perilaku para politisi tersebut berdampak pada timbulnya praktek korupsi. Budaya Gotong Royong yang sebetulnya adalah budaya Jawa yang luhur tetapi kembali disalah artikan oleh para politisi Orde Baru. Budaya gotong royong di masa orde baru menjadi budaya bergotong royong dalam tutup-menutupi kesalahan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pejabat-pejabat negara. Contohnya saja kasus Udin (wartawan harian Berita Nasional-Bernas) yang terkait dengan Sri Roso Sudarmo (Mantan Bupati Bantul, Yogyakarta) sampai saat ini tidak jelas kapan akan selesai.

Dengan sistem patronasenya pula, Soeharto dapat menghancurkan lawan-lawan politiknya. Para lawan politiknya yang tidak bisa disuap harus menyadari bahwa mereka akan menanggung hukuman yang cukup berat. Hal ini dapat dicontohkan dengan dalam memerangi lawan-lawan politiknya (seperti A. H. Nasution, Mokoginta, M. Jasin, Hugeng, Ali Sadikin, Mohammad Natsir, Burhanudin Harahap, dan Syafruddin Prawiranegara-dalam Petisi 50), ia selalu berhati-hati dengan pertama-tama mengucilkannya sehingga lawan politik tersebut tidak mampu memperoleh dukungan dalam jumlah yang besar. Hal ini akan membuat lawan politiknya tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya pendapat-pendapat miring mengenai kepemimpinannya akan hilang dengan sendirinya.

III. KESIMPULAN

Sistem Patronase dalam budaya Jawa, yang mempunyai arti bentuk pengabdian seorang bawahan kepada atasannya yang telah memberikan banyak hal kepadanya. Namun hal tersebut telah salah dipraktekkan dalam masa Orde Baru. Seorang bawahan yang taat dan patuh kepada atasannya, oleh atasannya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri.

Bila kita lihat teori kekuasaan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi orang lain, sehingga tingkah laku orang tersebut akan mengikuti orang yang mempengaruhinya. Kekuasaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan kolektif dengan cara membuat keputusan-keputusan yang mengikat, dan jika ada perlawanan akan diberikan sanksi. Korupsi model Orde Baru yang menekankan pada kepentingan kolektif, sebagai akibat sistem patronase adalah ciri politik Orde Baru, ciri yang sangat dekat dengan kolusi dan upeti.

Pemimpin dalam suatu negara dapat dikatakan seperti raja. Raja dalam konteks pemikiran Tradisionalisme Jawa, memiliki kekuasaan yang terpusat padanya. Sama halnya di era Soeharto dimana ia menjadi presiden Republik Indonesia, ia memiliki kekuasaan yang dapat dikatakan hampir tiada batas. Namun, di dalam pemikiran Jawa, kekuasaan tersebut harus diimbangi oleh sikap-sikap yang berbudi luhur, mulia, adil dan penuh kasih sayang. Hal inilah yang dilupakan oleh Soeharto ketika ia berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Djafar, Zainuddin. Soeharto Mengapa Kekuasaannya dapat Bertahan Selama 32 Tahun?. Jakarta: FISIP UI Press, 2005.

Elson, R. E. Soeharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.

Endaswara, Suwardi. Falsafah Hidup Jawa. Yogyakarta: Penerbit Cakarawala, 2006.

Gayo, Iwan. Buku Pintar Seri Senior. Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2004.

Purwadi, M. Hum. Panembahan Senopati. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2006.

_______Hidup, Mistik, dan Kematian Sultan Agung. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Roeder, O.G., Anak desa: biografi presiden Soeharto. Jakarta: Gunung Agung, 1976.

_______The smiling general: President Soeharto of Indonesia, edisi revisi kedua. Jakarta: Gunung Agung, 1976

---

[1] Ramage, Politics in Indonesia, hal. 4.

[2] Suwardi Endaswara, Falsafah Hidup Jawa (Yogyakarta, 2003), hal. 156.

[3] Endaswara, Op. cit, hal. 158.

[4] R. E. Elson, Soeharto: Sebuah Biografi Politik (Jakarta, 2005), hal. 37.

[5] Ibid. hal. 36.

[6] Soeharto, Pikiran, hal. 235.

[7] Elson, op. cit., hal. 582. Contoh dari pemikiran Soeharto dengan menggunakan istilah-istilah Jawa dapat dilihat dalam “Laporan stenografi amanat Presiden Soeharto pada malam ramah-tamah dengan pengurus KNPI, tanggal 19 Juli 1982 di Jl. Cendana No. 8, Jakarta” (yang diberikan dari Ken Ward kepada R. E. Elson)

[8] Mody, Indonesia under Suharto, hal. 132; Schwarz, A Nation in waiting, 1994, hal. 278.

[9] Endaswara, Op. Cit., hal. 169.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid., hal. 170.

[13] Ibid., hal. 166.

[14] Elson, op. cit., hal. 590.

[15] Endaswara, op. cit., hal. 158.