Koalisi tiga kaki

Koalisi tiga kaki

Oleh yosef nursyamsi

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan.(Wikipedia Indonesia,7 april 2013)secara umum koalisi memiliki tendensi terhadap begabungnya beberapa partai politik terhadap partai politik peserta pemilu yang akan mengusung presiden atau kepala daerah dalam pemilihan umum presiden atau kepala daerah.lebih jauhnya koalisi ini adalah bersatunya beberapa partai politik dengan eksekutip atau partai pemenang pemilu “partai berkuasa”dengan berbagai kepentingan masing masing partai hal ini dilakukan dengan timbal balik terhadap kepentingan eksekutip di parlemen guna mendukung setiap program dan kebijakan yang mesti di setujui anggota parlemen.

Dengan kata laen koalisi ini merupakan mitra pemerintah baik itu di parlemen dengan adanya partai politik anggota koalisi maupun di luar pemerintahan seperti non government organization.tujuan koalisi ini biasanya untuk memperkuat suara partai berkuasa di parlemen sehingga apa yang menjadi program pemerintahan bisa mendapat dukungan penuh dari anggota koalisi atau pun bias di terima dalam masyarakat melalui sosialisasi lsm.

Koalisi bukan sekedar bermitra dengan pemerintah akan tetapi koalisi juga sarat akan kepentingan tiap anggota koalisinya,adanya deal deal politik sebelum berkoalisi dengan eksekutip menjadi sebuah tawar menawar dalam politik.hasil tawar menawar ini di wujudkan dengan flatporm dalam koalisi,mou,dan pakta integritas juga menjadi sebuah ikatan kontrak yang di suguhkan eksekutip terhadap anggota koalisi yang diperuntukan untuk meminimalisir arogansi anggota koalisi dalam mengkrikiti setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan di atur oleh sekertaris gabungan.sebagai imbalanya eksekkutip membagi kursi kementrian terhadap anggota koalisi bahkan posisi ketua MPR.

Berbeda dengan kolalisi,oposisi merupakm partai penentang di dewan perwakilan yang menentang segala kebijaksanaan politik terhadap golongan yang berkuasa.

Oposisi ini bisanya merupakan partai dengan suara minoritas diparlemen,akan tetapi oposisi selalu menjadi batu sandungan pemerintah dalam mengamibil kebijakan atau bahkan dalam satu kasus oposisi ini mampu menggalang suara untuk melakukan impeachment terhadap presiden,dalam kasus ini presiden gusdur  pernah di jatuhkan oleh parlemen.Dengan demikian peran koalisi dan oposisi jelas bersebrangnan di parlemen,ketika koalisi bersinergi dengan program pemerintahan,oposisi bisanya memiliki opsi menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Koalisi biasanya terdapat pada Negara demokrasi yang multi partai hal ini dikarenakan suara partai berkuasa sebagai sauar mayoritas kalah elektabilitas atau voting jika partai partai di parlemen bergabung menolak kebijakan eksekutip.koalsi di Indonesia terjadi ketika orde lama dimana Soekarno mencanangkan NASAKOM sebagai ideology yang diharapkan akan menyelamatkan kekuasaan Soekarno sebagai kepala Negara dimana pada masa itu partai nasional sama kuatnya diparlemen sehingga kerap terjadi pergantian cabinet,karena tiadak ada suara mayoritas di parlemen maka soekarno mamanpaatkan koalisi dengan PKI.

Pada jaman arde baru kolisi di parlemen sangatlah loyal dan dapat mengekang oposisi bahkan di pastikan semua kebijakan yang diambil presiden lolos dan di setujui parlemen lebih jauhnya loyalitas parlemen terhadap Soeharto adalah terpilihnya Soeharto sebagai kepala Negara secara berkala dalam 32 tahun.

Pasca reformasi,kekuatan politik terpetakan terhadap tiga partai politik yakni PDIP,PKB dan GOLKAR,dan pada saat itu perhatian terbesar megawati sebagai kepala Negara adalah terhadap PKB karena pada pemilu 1999 PKBini mampu memenangkan GUSDUR sebagai presiden.Dengan adanya kekuatan politik pada tiga partai ini megawati menghendaki adanya sebuah koalisi besar dalammemenangkan pemilu 2004 koalisi ini di kenal sebagai KOLISI TIGA KAKI.koalisi in mirip koalisi yang dibangun pada jaman orde lama yaitu memanpaatkan kekuatan atau mainstream politik yang terdiri dari kaum ningrat dansekuler usungan golkar,sosilis usungan PDIP,dan islam (WARGA NU)usungan PKB,akan tetapi pkb dengan tegas menolak koalisi ini karena pkb mersa telah dihianati olehPDIP dalam pemakzulam Gusdur,dan telah nengisyaratkan akan mengusung caoln presiden sendiri yaitu SusioBambangYudiono ata JusupKalla.

Untuk mengambil simpati warga NU megawati mencoba mendekati PBNU melalui HasyimMuzadi sebagai wakil presiden,langkah ini dinilai banyak pihak hanya akan menggalang seperempat suara NU karena PKB telah mengisyartakan pendukungnya untuk tetap solid mendukung keputusan gusdur dengan sby sebagai presiden dan satu satunya partai yang didirikan NU adalah  PKB sehingga ada kesan bahwa ulama NU yang menghendaki berpolitik hanya boleh di PKB dan politisi NU diharuskan kembali ke PKB sebagai rumah NU.

Apabila megawati benar benar menghendaki NU dan GOlkar sebagai kekuatan politiknya dalam menghadapi pemilu presiden,megawati mencoba mengirimkan komunikasi politik bahwa megawati bukan hanya milik wong cilik yang selama ini menjadi basis pendukungnya akan tetapi megawati juga sanggup menampung kepentingan ningrat dan  sekuler kolega  partai golkar bahkan dekat dengan ulama dan umat NU.

Dari berbagai koalisi yang pernah terjadi di Indonesia mengingatkan kita bahwa pasca orde lama tak ada lagi idiologi di Negara ini karena setiap partai yang memiliki idiologi islam yang secara notaabene memiliki kepentingan buat umat justru bias dengan mudahnya bermitra dengan partai partai yang sekuler yang bertentangan dengan idiologi islam dan nasional