BIROKRASI dalam DINAMIKA POLITIK (HUBUNGAN BIROKRASI DENGAN POLITIK PADA ORDE LAMA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI)

BIROKRASI dalam DINAMIKA POLITIK

(HUBUNGAN BIROKRASI DENGAN POLITIK PADA ORDE LAMA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI)

OLEH YOSEF NURSYAMSI

Birokrasi secara harfiah diambil dari kata bureaucracy.bureau artinya meja sedangkan cracy artinya pemerintahan .jadi secara susunan kata birokrasi memiliki makna bahwa pemerintahan yang dijalankan atau pada proses pelayananya diatur di belakang meja.birokrasi sendiri diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.(Wikipedia bahasa Indonesia:2013)

Birokrasi juga sebagai biro atau layanan fublik yang secara sfesipik mengurusi perihal administrative.secara politik birokrasi dipandang sebagai posisi tawar yang menguntungkan karena merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

Secara tipologi birokrasi debedakan menjadi dua tipe.yang pertama birokrasi tradisional atau primodial dimana birokrasi ini memiliki karakteristrik sebagai berikut:

a)      Pejabat disaring lewat kedekatan pribadi dan golongan

b)      Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan

c)      Pejabat mengontrol fungsi olitik dan administrative

Kedua birokrasi modern,birokrasi modern ini memiliki karakteristrik sebagai berikut:

a)    Susunan jabatan yang tetap dan terikat oleh peraturan

b)    Adanya hiraerki kekuasaan

c)    Adanya pembeda antara hak milik pribadi dan milik Negara

d)   Bebas dari monopoli dan intervensi politik manapun

Dari tipologi birokrasi diatas secara procedural kita akan mendapatkan hakekat birokrasi yang ideal yaitu birokrasi yang memiliki cirri sebagai berikut:

a)      Adabya hiraeki jabatan sebagai upaya konsolidasi birokrasi

b)      Adanya pembagian kerja yang sistematis

c)      Adanya tujuan yang jelas(visi misi)

d)     Birokrasi yang bebas nilai (netral)tidak memihak pada satu golongan atau politik.

Menurut mustofa d birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang memiliki 4 perangkat birokrasi sebagai berikut:

1)      Transformasi nilai

2)      Penataan organisasi dan tata kerja steck holder

3)      Pemantapan managmen

4)      Kompetensi sumber daya aparatur

Selain posisi yang strategis dalam mengimplementasikan kebijakan birokrasi juga dipandang sebagai sarana atau kekuatan politik untuk menyatukan bangsa,anggapan ini cukup logis karena hanya birokrasi yang mampu menjangkau rakyat sampai ke desa desa(toha:2003)

Adanya padangan bahwa birokrasi sebagai sarana politik yang mampu indikasi dan pengaruh terhadap masyarakat luas,lambat laun birokrasi yang sejatinya sebagai lembaga Negara yang mesti netral dan bebas nilai mulai dilirik dan dimanfaatkan oleh partai potitik khususnya partai politik yang menang pemilu.sehingga birokrasi sudah tidak bebas nilai dan di politisasi kewenanganya akibatnya birokrat cenderung berafiliasi terhadap rezim dan golongan tertentu.

Hubungan birokrasi dan dinamika politik terjadi ketika rezim penguasa mengintervensi dan memasukan kewenanganya atas nama partai dan gollongan akibatnya birokrasi menjadi cerminan dan personipikasi dari sebuah kekuatan politik yang berkuasa.

Ketika penguasa mengganti system pemerintahanya bergantipula managmen dan regulasi birokrasi begitu pola ketika rezim berganti maka birokrat atau pejabat birokrasi akan ikut berganti muka.

Menurut bahtiar effendi (dalam maliki:2000)sejak Indonesia mempunyai pejabat birokrasi sulit menemukan periode pemerintahan yang memperlakukan birokrasi sebagai instansi yang bebas nilai dari politik baik pada masa demokrasi parlementer,demokrasi terpimpin,demokrasi pancasila dan periode transisional sesudahnya .interplay antara politik dan birokrasi merupakan sesuatu yang jelas adanya.

Adapun hubungan yang terjadi antara birokrasi dan politik pada orde yang berkuasa dapat dilihat dari dinamika politik yang secara jelas dapat mempengaruhi jalanya birokrasi dibawah ini :

1.      Birokrasi Dan dinamika Politik Masa Orde Lama

Terjadinya transisi pemerintahan dari masa hindia belanda kepada Indonesia yang merdeka tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai bentuk Negara dan pemerintahan.pada masa orde lama di awal kemerdekaan juga terjadiperdebatan mengenai bagaimana cara regulasi dalam birokrasi khususnya mengenai steack holder atau para birokrat.

Ada dua Yang menjadi persoalan regulasi birokrasi pada masa orde lama yang pertama bagaimana menempatkan pegawai republic Indonesia yang telah berjasa dalam mempertahankan NKRI akan tetapi tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam hal administrasi dan birokrasi.yang kedua bagaimana menempatkan pejabat mantan birokrat hindia belanda yang dianggap sebagai penghianat dan tidak loyal terhadap NKRI akan tetapi memilki keahlian dan pengalaman dalam administrasi dan birokrasi.

Model birokrasi yang terjadi pada awal kemerdekaan adalah bersifat primodial atau tradisional karena pejabat yang disaring adalah orang orang yang memiliki kedekatan dan jasa terhadap pimpinan birokrasi.pada masa ini juga terjadi patronase antara pejabat dan yang member jabatan.

Di era orde lama birokrasi dari awal kemunculanya dipandang istimewa karena pada masa orde lama birokrasi dinilai mampu mempersatukan bangsa.mengingat kedudukanya yang istimewa baik sebagai sarana politik maupun dalam hal memobilisasi massa,pada tahun 1950-1959 di era demokrasi parlementer partai partai politik mulai memandang perlu menduduki dan memanfaatkan birokrasi sebagai kekuatan poltik yang berbasis pada idiologi.akibatnya partai partai politik yang menang pemilu mendominasi departemen dan lembaga Negara lainya.

Para birokrat pada masa ini tidak lagi bersikap netral dalam melayani masyarakat,adanya dualisme kepentingan dan jabatan antara pemerintah dan partai politik membuat birokrat lebih mementingkan partai dan golongan dari pada masyarakat dalam menjalankan birokrasi.

Dualisme  kepentingan diantara birokrat ini menyebabkan birokrasi tidak berjaln semestinya dan bertahan lama,ketika partai yang berkuasa berganti maka pejabat birokrasi akan berganti karena lebih mementingkan loyalitas terhadap parati politik.

Terjadinya dekrit presiden tanggal 5 juliyang mengkokohkan kedudukan presiden dalam membentuk dan memimpin Negara dimana sebagai kepala pemerintahan memimpin kabunet dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.adanya perubahan system pemerintahan dan di terapkan system politik NASAKOM menjadikan lembaga pemerintahan dan depatermen departemen sebagai incaran dan personifikasi kekuatan tiga oartai politik yaitu PNI,PKS,dll akibatnya terjadi polarisasikekuatan politik dan pengkaplingan departemen sesuai ideology partai politik MASAKOM dimana departemen luar negri di kuasai oleh PNI,departemen agama dikuasai oleh NU,departemen social dikuasai oleh PKI

Secara garis besar birokrasi pada masa orde lama dapat di simpulkan bahwa pada masa orde lama birokrasi belum menemukan titik seimbang dalam reglrulasi dan managemen. Struktur dan hirerki jabatan tidaklah solid,adanya pengkapingan departemen sebagai personifikasi dari poralisasi idiologi dan kekuatan politik serta politisasi pada birokrasi oleh partai yang menang pemilu membuat birokrasi tidak lagi netral karna departemen departemen sudah berapiliasi dengan partai politik.

Semenjak departemen telah di politisasi dan di kuasai oleh partai politik maka heraiki dan promosi jabatan di tentukan oleh seberapa loyal pegawai terhadap keanggotaan partai akibatnya para birokrat lebih cenderung mementingkan  partai,kader dan golongan diatas kepentingan masyarakat.tidak adanya tranfromasi nilai dan kompentensi aparatur dlam profesionalisasi dan kinerja birokrasi menjadikan birokrasi lemah dan rentan akan praktek KKN,dan manipulasi kepentingan. Silih berganti birokra ketika berganti partai yang berkuasa juga membuktikan bahwa birokrasi sebagai personifikasi partai politik yang mengensampingkan peñata organisasi dan tata kerja steck holder dalam pemantapan menagemen birokrasi.

2.      Birokrasi Dalam Dinamika Politk Orde Baru

Berakhirnya pemerintahan soekarno (orde lama) pada tahun 1965 dan di angkatnya soeharto sebagai presiden baru mengisyaratkan bahwa berakhirnya regulasi birokrasi ala orde lama. Birokrasi  yang sebelumnya diduduki oleh partai partai yang berideologi NASAKOM secara total di rombak pada masa orde baru. Orde baru memandang bahwa adanya polarisasi ideology menjadi tiga kekuatan politik menyebabkan stabilitas nasional baik politik dan pemerintahan terkapling kapling terhadap orientasi yang berbeda dalam pembangunan nasional.

Sejak awal kelahiranya orde baru menekankan pada stabilitas nasional untuk membangun pemerintahan dan politik ekonomi yang kuat, demi terciptanya stabilitas nasional orde baru membangun konsensus nasional dimana yang menjadikan konsensis uatamnya adalah menjalankan UUD 45 dan pancasila dengan murni dan konsekuen. Yang selanjutnya di uraikan mengenai procedural dalam menjalankan consensus utama (menjalankan UUD 45 dengan murni dan konsekuen). Consensus ini kemudian di tetapkan melalui TAP MPRS no.XX/1966. Sebagai implementasinya maka seluruh rakyat harus menjalankan pancasila dengan murni dan konsekuen tidak terkecuali partai politik dan organisasi masa. Dengan di tetapkanya consensus dalam TAP MPRS no.XX/1966. Menegaskan bahwa orde baru sebagai demokrasi pancasila.

Pada masa orde baru terjadi pemerintahan yang sentralistik dimana presiden menjadi tokoh yang berperan penting dalam membuat sebuah kebijakan. Presiden dan atributnya menduduki posisi puncak piramida dan menjadikan birokrasi dan ABRI sebagai mesin politk dalam melanggengkan kekuasaan.

Para pejabat birokrasi diangkat langsung oleh presiden dari loyalis GOLKAR dan ABRI akibatnya terjadi patronase antara presiden sebagai patrone atau bos dan birokrat sebagai klien atau bawahan.

Promosi jabatan dan bantuan bantuan terhadap lembaga Negara dari pusat sangat di tentukan oleh seberapa loyal pejabat terhadap presiden. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar elektabilitas GOLKAR dalam pemilu. Jika GOLKAR menang dalam pemilu maka pejabat birokrat akan mudah mendapat promosi jabatan dan bantuan, akan tetapi jika elektabilitas GOLKAR kalah dlam pemilu imbasnya pejabat birokrat akan stagnan dalam jabatan semula dan bantuan berupa inprastruktur sulit di terima.

Relasi antara birokrasi pemerintahan dan kekuasaan politik justru telah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan bahkan menjadi mesin politik dalam menghimpun dukungan pilitik pada masyarakat sampai ketingkat desa. Birokrasi tidak lagi netral dan bebas nilai dari politik penguasa, birokrasi lebih cenderung dan memihak pada kekuatan yang dominan yaitu GOLKAR.

Seperti yang di katakana Dwight king “orde baru sebagai beauratik authoritear with lilmited plurality  yaitu birokrasi baik sipil maupun militer memang sangat dominan bahkan cenderung otoriter tetapi warna prulalisme tetap ada sekalipun terbatas yaitu dengan cara mengorganisasi kepentingan secara korporasi. Seperti kepentingan buruh,petani dan guru yang disusun secara vertikal tidak horizontal seperti demokrasi pada umumnya.

Adanya birokratisasi terhadap lembaga lembaga social seperti guru dengan PGRI,wartawan  dengan PWRI dll , mengindikasikan gejala depolitisasi kewenangan terhadap institusi social dimana salah satu tujuannya adalah mewujudkan monoloyalitas PNS atau pejabat yang bekerja di instasi pemerintahan.

Seperti yang diungkapkan afan gaffan (2000):Indonesia pada masa orde baru telah terjadi proses depolitisasi yang sangat efektif  terhadap instansi yang ada. Depolitisai di lakukan dengan cara: pertama dengan mewujudkan konsep masa mengambang atau floating masa, control politik terhadap partai politik dan pemerintahan akan semakin gampang dilkakukan. Depolitisasi masa di lakukan untuk mencapai dua tujuan utama ,pertama agar orde baru mudah membentuk format politik sesuai kehendaknya, kedua sebagai dasar bagi terwujudnya stabilitas politk yang sangat di perlukan dalam rangka mengsukseskan pembangunnan ekonomi nasional. Kedua mewujudkan prinsip monoloyalitas terhadap semua pegawai negri sipil atau yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan. Ketiga emaskulasi partai politik yang ada hal terasebut di lakukan dengan dua macam cara yaitu  dengan dilakukan regroufing atau penyederhanaan system kepartaian dan mengontrol pimpinan utama partai tersebut sehingga partai partai tersebut mempunyai pimpinan yang akomodatif dengan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat di disimpulkan bahwa pada masa orde baru birokrasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan orde lama dimana pada masa orde baru pemisahan antara jabatan dan politik dalam administrative tidak jelas karna di samping ada eselonasi jabatan di bawah mentri akan tetap jabatan itu di pandang sebagai jabatan politik. Adanya interpensi pemerintah terhadap PNS supaya memiliki monoloyalitas terhadap GOLKAR, terjadinya bureacraty polity, dan dominasi birokrat beserta militaer dalam pembuatan kebijakan juga birokrasi bersifat patrimonialistik dan kooptasi organisasi masyarakat.

3.      Birokrasi Dalam Dinamika Politik Pasca Reformasi 

Pasca runtuhnya orde baru, hal yang sangat di perhatikan dalam birokrasi adalah gejala birokrat yang cenderung patrimonial dan patronasi pada masa orde baru di mana rule of man lebih tinggi dari rule of law sehingga presiden menjadi sentralistik baik dalam urusan kebijakan maupun mengangkat pejabat birokrat, birokrat di angkat karna kedekatan pribadi penguasa sehingga terjadi relasi patronasi antara penguasa dan birokrat, birokrat bukan hanya tidak netral akan tetapi pejabat birokrat berperan aktif dalam mengontrol politik dan administrative.

Melihat permasalahan birokrasi pada awal transisi maka salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan reformasi birokrasi. Reformasi sendiri pada hakekatnya merupakan perubahan dalam system bukan merubah system itu sendiri

.reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut seyogianya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerapkali berperan sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan (street level bureaucrats).

Tujuan reformasi birokrasi secara garis besar adalah menciptalan pemerintahan yang good goverment yaitu birokrasi atau pemerintahan yang modern, professional profosonal mandiri terbuka integritas kompeten akuntable dan bebas nilai.

Untuk menciptakan birokrasi yang bebas nilai adalah tuntutan utama dalam birokrasi good government supaya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi netral dan tidak memihak pada orsospol sebagaimana yang di katakan miftah toha (2003) birokrasi atau pemerintahan yang bukan merupakan kekuatan politik ini seharusnya di bebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan kekuatan yang sewaktu waktu bias masuk birokrasi dengan demikian di harapkan pelayanan kepada  masyarakat yang di berikan birokrasi netral tidak memihak dan objektif.

Akan tetapi pada kenyataanya pasca reformasi hakekat birokrasi yag bebas nilai dan netral sulit sekali terwujud hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat birokrat yang maju menjadi calon angota legislative dan eksekutip pada pemilihan umum dari tahun ketahunya.

partai keadilan sejahtera dalam hirearki structural dan fungsi parpol".

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kasus suap yang menjerat elit pks,yaitu di tetapkanya Lutfi Hasan Ishak sebagai tersangka kasus suap import sapi membuat paradigmamasyarakat terpolarisasi menjadi dua pandangan umum terhadap partaipolitik.pertama masyarakat menganggap bahwa kasus suap import sapi inimenegaskan kepadamasyarakat bahwa tidak ada lagi partai politik yang benarbenar bersih dari korupsi mengingat selama ini partai keadilan sejahtera adalahsatu satunya partai politik yang belum terjerat kasus korupsi.

Kedua sikap dan perilaku politik dari kader /simpatisanpartai keadilan sejahtera menilai bahwa kasus suap import sapi yang menjeratlutfi hasan ishak adalah sebagai bentuk konspirasi politik dari lawan politikpartai keadilan sejahtera.

Kasus suap import sapi yang baru baru ini menjadi mainstreamdi berbagai berita baik mediaelektronik atau media cetak bahkan di refitisi disetiapliputanya rupanya tidak membuat kader/simpatisan partai keadilansejahtera terpecah dalam wacana untuk keluar dari keanggotaan partai atausimpatisan partai keadilan sejahtera,justru kasus suap import sapi inidipandang sebagai konspirasi politik dari partai politik lain.bahkan lebihekstimnya mereka memaknai kasus ini sebagai fitnah untuk memechkan partai danmembuat elektabilitas partai menurun .

Melihat kasus diatas,jelas sekali peranan partai keadilasejahtera dalam menggiring opini kadernya supaya tetap loyal dan memilikikepercayaan terhadap partai.sehingga hal ini sangat menarik untuk dikaji daikdari structural maupun dari peranan partai keadilan sejahtera dalam menjalankanfungsi partai politik terutama fungsi integritas berupa mobilisasi sansosialisasi partai dan proses rekruitmen atau siste kaderisasi partai keadilasejahtera.

B.  Rumusan Masalah

Sebagai partai pollitik yang berorientasi padakaderisasi,partai keadilan sejahtera dapatdikatakan sebagai partai yang homogensehingga apa yang di instruksikan dari tingkat dpp sudah kepastian akan samadalam pelaksanaanya sampaitingkat dpc bahkan dprw si seluruh wilayah kerjapartai keadilan sejahtera si seluruh pelosok Indonesia.

Dari asumsi diatas,maka ada dua hal yang menarik untuk dikajibahkan ditingkat dprw dalam hal monoloyalitas kader dan simpatisanpartai.untuk itu penulis menitik beratkan pada dua rumusan besaryaitu:bagaimana srtuktural dan partai keadila sejahtera dan peranan partaikeadila sejahtera dalam menjalankanfungsi kepartaian sehingga mampumengkonsolidasikan dan menjaga monoloyalitas kader dan simpatisan partai bahkantingkat dprw.

C.  Tujuan Makalah

Selaras dengan rumusan masalah diatas,penulis menyusunmakalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1.         Untuk  menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kulliah kajian partai politik dan pemilu

2.         Menggambarkan bagaimana srtuktural dan peranan partaikeadilan sejahtera dalam menjalankan fungsi partai poltik terutama fungsiintergrasi berupamobilisasi dan sosialisai politik dan system kaderisasi partaikeadila sejahtera

D.  Manfaat Makalah

Dalam penyusunan makalah ini penulis berharap makalah inimemiliki manfaat sebagai berikut

1.        Dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kulliahkajian partai politik dan pemilu

2.        Dapat Menggambarkan bagaimana srtuktural dan peranan partaikeadilan sejahtera dalam menjalankan fungsi partai poltik terutama fungsiintergrasi berupamobilisasi dan sosialisai politik dan system kaderisasi partaikeadila sejahtera

E.   Abstak

Makalah ini membahas mengenai mono loyalitas kader partaikeadilan sejahtera dalam menanggapi isi kasus suap import sapi yang dilakukanoleh Lutfi Hasan Ishak sebagai mantan presiden partai keadilan sejahtera.dimanamakalah ini di susun dengan menggunakan metode observasi langsung dan  studi kepustakaan mengenai teori fungsi partai politik.

Dalam makalah ini dibahas megenai structural pks di kotatasikmalaya dan peranan partai keadilan sejahtera dalam menalankan fungsipartai politik sehinga mampu menjaga mono loyalitas dan kepercayaan kader dansimpatisan terhadap entitas partai keadilan sejahtera.

Adanya isu mengenai import sapi ini tidak menjadi alasan bagi kader untuk keluar dari keanggotaan partai dan bersikap antipati terhadap partai.malah sebaliknya kader dan simpatisan semakin dieratkan melalui konsolidasi partaikeadilan sejahtera mulai dari tingkat dpd sampai tingkat dprw.

Ada beberapa agenda besar pks yang rutin dilaksanakan dalam upaya konsolidasi partai.diantara yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

a)        Liqo yaitu pembekalan materi agamamaupun social politik Dimana setiap kader memiliki murobi “ustadz”sehinggakader pks sudah siap dan dibentuk kepribadianya dalam masyarakat sebagaientitas partai

b)        Pertemuan tingkan dpr,dpc,dprw setiapsebulan sekali

c)         Konsolidasi partai yang meliputisemua kader di satu wilayah kerja dalam menanggapi isu isu mengenai partai

d)        Direct selling yaitu sebagai alat penggerak partai dalam menjalankanfungsi partai politik yang besipat integrasi dari proses mobilisasi kader untukmensosialisasikan pemilu sekaligus menjual langsung produk partai berupa DCT daftar callon tetap yang akan maju dan menjadi calon anggota legislative dan eksekutip kepada masyarakat secara langsung melalui cara silaturahmi atau door to door

e)         Under broow pks dalam masyarakat baik berupa organisasi kepemudaan(pandu keadilan),mahasiswa,atau pelajar(gema keadilan) sebagai system kaderisasi    

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Menurut were dan wolinet partai kader adalah partai yang kurang memperhatikan jumlah anggota dan kurangnya partisipasi anggota dalam mengambil kebijakan

Sedangkan partai kader modern adalah partai yang kurang memperhatikan jumlah anggota akan tetapi partisiapasi anggota tinggi dalam mengambil keputusan.

Meriam budiarjo dalam dasar dasar ilmu politik mengatakan bahwa”fungsi partai politik di Negara demokrasi adalah sebagai berikut:

a)         Sebagai sarana komunikasi politik

b)        Sebagai sarana integrasi (mobilisasi dan sosialisasi politik)

c)         Sebagai sarana rekriutmen politik

d)       Sebagai sarana pengatur konflik.”

Definisi sosialisai politik menurut m rush dalam politics and society adalah”proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai system politiknya,reaksi ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.”

BAB III

PEMBAHASAN

A.  Hirearki Structural Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera

Partai keadilan sejahtera adalah salah satu partai politik yang memilik hiraerki structural atau kepengurusan yang mencangkup semua element pada tatanan masyarakat.hal ini dapat dilihat dari pembagian hiraerki kepengurusan sesuai waliayah kerja dibawah ini:

a)         Dpp pusat dengan wilayah kerja tingkat nasional

b)        Dpp provinsi dengan wilayah kerja provinsi

c)         Dpd kota/kabupaten dengan wilayah kerja kota /kabupaten

d)        Dpc denagan wilayah kerja tingkat kecamatan

e)         Dpra dengan wilayah kerja tingkat kelurahan/desa

f)         Dprw dengan wilayah kerja tingkat rukunwarga

Dari hiraerki atau tatanan kepengurusan partai keadilan sejahtera diatas jelas sekali partai keadilan sejahtera mencoba membangun strukturak organisasi partai yang solid dimana hiraerki kepengurusan tidak hanya terputus sampai wilayah kelurahan akan tetapi diteruskan sampai ketingkatan Dprw bahkan Dprt.

Dalam pembentukan kepengurusan dprw setidaknya diperlukan tiga orang untuk mengisi posisi ketua sekertaris dan bendahara.biasanya dprw ini di isi oleh angota dprt atau kader yang ada di wilayah dprw tersebut.sehingga akan lebih efektif dalam bekerja dan menyampaikan informasi terhadap kader di wilayah rt.

Untuk keperluan konsoildasi,dalam kurun waktu sebulan sekali dpc akan mengadakan pertemuan yang melibatkan dprw sewilayah kerja Dpc tersebut,dalam konsolidasi ini bias anya akan membahas mengenai kesiapan kader dan simpatisan dalam menjalankan agenda politik partai keadilan sejahtera,baik Itu yang bersifat kaderisasi maupun pemenangan pemilihan umum.

 Dpc juga menyampaikan informasi dari DPD kepada seluruh dprw,selain itu juga sering disampaikan informasi mengenai rencana atau kebijakan pemerintah khususnya yang bersifat bantuan social seperti bantuan terhadap yayasan mda,tpa,panti asuhan ataupun bantuan terhadap program pertanian seperti gapoktan.

Dalam proses konsolidasi ini partai keadilan sejahtera bias dikatakan telah menjalankan fungsi partai politik meskipun terbatas pada kadernya berupa komunikasi politik yaitu “memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana rencana dan kebijakan pemerintah.dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah dari atas kebawah dan dari bawah keatas.dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang diperintah dengan yang memerintah.”(budiarjo,meriam:2012)

B.  Peranan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menjalankan Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi adalah “ sebagai sarana komunikasi politik,sebagai sarana integrasi (mobilisasi dan sosialisai)politik,sebagai sarana rekruitmen politik,sebagai sarana pengatur konflik.”(budiajo,meriam:2012)

Sebagai Negara yang menganut system demokrasi partisipasi dan peranan masyarakat begitu terbuka lebar dalam pengelolaan dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa.hal ini dapat dilakukanmelalui mekanisme partai politik,karena sejatinya di Negara demokrasi ini partai politik relative dapat menjalankan fungsi pratai politik sesuai harkatnya pada saat pembentukan partai politik tersebut,sesuai dengan ideology,visi misi partai politik.

Adapun peranan partai keadilan sejahtera dalam menjalankan fungsi parati politik dapat dilihat dari fungsi sebagai berikut:

1.    Fungsi rekruitmen

Sebagai partai politik yang berorientasi pada kader,partai keadilan sejahtera dalam menjalankan fungsi rekruitmen tidak hanya mmentingkan jumlah anggota.partai keadilan sejahtera juga mengutamakan proses kaderisaisi terhadap anggota yang telah di rekruit.

Salah satu bentuk dari dari system kaderisasi yang dijalankan partai keadilan sejahtera adalah liqo atau halaqah yaitu pertemuan atau pengajian yang secara istilah di sebut melingkar,liqo ini di bina oleh seorang murabbi atau ustadz dan yang dibinanya atau mutarabbi/mad^unya adalah kader.liqo ini biasanya membahas mengenai ketauhidan dan dalam tingkatan tertentu akan memebahas mengenai poltitik sebagai bahan materinya.liqo adalah program kaderisaisi yang bersifat nasional bahkan internasional karena materi atau kuruikulum yang disampaikan akan sama di seluruh nasional,sehingga kader yang pindah domisili akan tetap bisa menjalankan program kaderisai atau liqo di daerah manapun tanpa harus mengulang materi yang sudah dismpaikan.

Liqo ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menseleksi kepemimpinan baik di kalangan internal partai maupun ekternal partai sebagai pimpinan nasional.kader yang diseleksi sebagai pimpinan adalah kader yang telah menempuh semua materi liqo tentang ketauhidan .baru setelah dianggap menguasai materi ketauhidan kader akan di ikut sertakan pada liqo yang mengkaji tentang politk.kader kader yang mengikuti liqo politik adalah kader kader yang diperuntukan untuk maju sebagai calon anggota legislatip dan eksekutip.

Proses kaderisaisi partai keadilan sejahtera dengan agenda liqo adalh salah satu bentuk peranan partai keadilan sejahtera dalam upaya menjaga loyalitas kader dengan cara kontak pribadi dan persuasif karena liqo ini dilaksanankan setiap seminggu sekali,sehingga komunikasi antara murobbi dan mutarabbi akan tetap terjalin dan informasi dari tingkat Dpd akan tersampaikan dengan efektip.adanya komunikasi dua arah dari atas kebawah dan dari bawah keatas akan membuat kader merasa diperhatikan akibatnya kader sengat mudah untuk dimobilisasi dalam agenda politik ataupun dakwah partai keadilan sejahtera.

Selain untuk kepentingan kaderisasi,partai keadilan sejahtera juga berkepentingan untuk memperluas dan memperbanyak anggota atau simpatisan dengan cara mendirikan organisai massa atau under brouw partai seperti:  

a.         Gema keadilan yaitu organisasi pelajar setingkat SMA yang didirikan oleh ahmad heryawan

b.        Pandu keadilan yaitu organisasi kepemudaan,diman untuk menjadi anggota pandu harus mengikuti mukhoyam dasar,mukhoyam tingkat satu dan dua

c.         Kammi yaitu organisasi kemahasiswaan yang di ketuai pertama kali oleh Fahri Hamzah kerap kali di dikatakan berafiliasi dengan partai keadilan sejahtera karena kesamaan ideology dan banyak kader kami yang menjadi pengurus di partai keadilan sejahtera

2.    Fungsi Integrasi

Fungsi integrasi partai keadilan sejahtera adalah sebagai turunan dari loyalitas kader yang dijabarkan melalui proses sosialisasi politik dan mobilisasi kader.fungsi integrasi akan Nampak ketika selulruh kader dan simpatisan dilibatkan dalam mensukseskan agenda politik partai keadilan sejahtera khususnya mengenai pemenangan pemilu.

menurut meriam budiarjo dalam dasar dasar ilmu poltik”sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umu.ini penting jika dikaitkan dengan tukuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui pemenengan dalam pemilu.”

Dalam membangun image sebagai partai yang memperjuangkan hajat hidup orang banyak,partai keadilan sejahtera dalam menyikapi kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi dengan cara semua fraksi PKS menolak kebijakan tersebut,dan seluruh DPD PKS di seluruh Indonesia membentangka spanduk penolekan terhadap kenaikan BBM.

Partai keadilan sejahtera juga sebagai partai politik yang gencar melekukan sosialisasi trhadap penolakan agresi Israel di palestina.fungsi integrasi partai berjalan ketika PKS memoblisasi kader dan simpatisan untuk melekukan long march dan dengan tema”one man one dollar”setiap kader diharuskan mendonasikan uang sebesar Rp.10000 untuk membantu rakyat palestina.

Proses sosialisai politik PKS selain untuk membangun image partai adalah untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu terhadap masyarakat,dan memenagkan pemilu sendiri.bentuk sosialsasi politik ini adalh dengan cara melakukan”direct selling” yaitu mobilisasi kader dan simpatisan PKS di seluruh wilayah kerja DPC dalam mensosialisasikan pentingnya pemilihan umum dimana dalam proses direct selling ini masyarakat diberikan pendidikan politik mengenai waktu pelaksanaan pemilu dan tata cara memilih yang benar,

Direct selling ini dilakukan dengan cara door to dood atau dari rumah ke rumah menjelaskan mengenai visi misi caleg  yang di usung dari PKS.direct selling dinilai sebagai langkah yang efektip dalam berkampanye karena cost politik yang relatip murah melibatkan seluruh kader untuk menjual langsung produk politik PKS  kepada masyarakat langsung secara tatap muka berupa caleg yang akan maju pada pemilu legislatip.

Yang unik dari direct selling adalah tidak adanya unsure paksaan dalam bekerja dan unsure money politik kepada masyarakat dan tidak adanya pemusatan suara  kepada caleg tertentu yang harus di pilih oleh masyarakat.

Proses sosialisasi politik lainya adalah reses yaitu kegiatan di  luar siding seperti kunjungan kerja terhadap dapil pemilihanya.masa reses ini dilakukan ketika masa libur anggota dewan.reses dalam PKS biasanya membahas mengenai program pemerintahan dab transfaransi dana reses yang dialokasikan kepada daerah dapil anggota dewan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A.  Kesimpulan

PKS adalah salah satu partai politik yang berorientasi pada partai kader yaitu partai yang kurang memeperhatikan jumlah anggota akan tetapi tingkatan partisipasi kader tinggi dalam menentukan kebijakan.PKS dipandang sebagai partai yang solid karena memiliki hiraerki kepengurusan partai dan pembagian wilyah kerja yang efektip dan strategis  sampai kewilayah kerja DPrw.sehingga komunikasi dan informasi bersifat dua arah dan terus terjalin akibatnya kader memiliki kedekatan dan loyallitas yang tinggi sehingga akan mudah dalam memobilisasi kader dan simpatisan dalam mensukseskan agenda politik PKS.

Peranan PKS dalam menjalankan fungsi partai berjalan dengan baik karena secara umum PKS telah menjalankan fungsi partai politik sesuai dengan teori.hal ini dapat dillihat dari fungsi rekruitmen yang berkesinambungan dengan proses kaderisasi partai yang berjalan terus.Adanya komunikasi politik dan integrasi ploitik berupa sosialisai dan mobilisasi politik juga membuktikan bahwa fungsi partai telah berjalan dengan baik.