Jumat, 21 September 2012

  • 1. PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK 
  • 2. Pengantar Pembahasan mengenai pendekatan Ilmu Politik sangat penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang eksistensi Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengetahuan. Pada dasarnya terdapat kronologis tertentu sehubungan dengan pendekatan Ilmu Politik, yang kebenarannya masih bisa ditelusuri sampai saat ini.
  • 3. Pendekatan Dalam studi Ilmu Politik : Pendekatan Tradisional. Pendekatan Behavioral (tingkah laku). Pendekatan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Pendekatan Marxist.
  • 4. PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK TRADISIONALISME
  • 5. 1. PENDEKATAN TRADISIONALISME . Pendekatan Tradisionalis merupakan metode analisa politik yang mulai populer di kalangan sarjana Ilmu Politik Amerika Serikat sekitar abad 19 dan 20. Pada pendekatan tradisional terdapat 3 pendekatan : historis (sejarah politik = IP identik dengan sejarah), legalis (konstitusi dan peraturan perundangan = IP identik dengan Ilmu Hukum), dan institusional (lembaga politik = IP identik dengan deskripsi tentang Trias Politica ). Sekitar abad 19, Ilmu Politik di Amerika Serikat oleh sebagian sarjana dianggap sebagai disiplin Ilmu sejarah.
  • 6. Menurut mereka Ilmu Politik merupakan cabang dari Ilmu Sejarah. Yang disebut Ilmu politik sebenarnya tidak lain dari sejarah politik ( political History), yang meliputi bidang bidang sejarah partau politik, sejarah hubungan internasional, dan pemikiran pemikiran besar mengenai politik. Walaupun pendekatan sejarah sudah mengalami kemunduran, namun pendekatan ini masih banyak dipakai khususnya oleh ilmuwan politik yang juga sejarawan. Pada umumnya mereka memberikan deskripsi tentang peristiwa peristiwa politik masa kini secara terperinci. Hasil studi mereka biasanya dikenal sebagai “studi kasus.”
  • 7. Tentang studi kasus ini terdapat sebuah pendirian yang dianut : studi kasus yang dikerjakan dengan baik dan mampu memberikan gambaran tentang peristiwa politik secara realistis, barangkali sulit untuk ditolak kegunaannya. Walaupun demikian, studi kasus memiliki kelemahan : tidak bisa menggeneralisir, memperbandingkan dan mencari unsur unsur/elemen elemen umum dalam hasil suatu studi. Generalisirnya hanya untuk konteks kasus tertentu. Diantara tokoh pendekatan tradisionalisme : Eric Voegelin, Leo Strauss, John Hallowel, dsb.
  • 8. Kaum Tradisionalisme beranggapan bahwa : pendekatan behavioralisme terlalu lepas dari nilai dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang berdasarkan pandangan hidup tertentu seperti : sistim politik apakah yang paling baik, masyarakat bagaimanakah sebaiknya dituju, tidak ada relevansi kajian dengan politik praktis, dan menutup mata terhadap masalah masalah sosial yang ada.
  • 9. PERBEDAAN TRADISIONALISME VS BEHAVIORALISME TRADISIONALISME BEHAVIORALISME Nilai dan Norma Norma. Filsafat. Ilmu Terapan Historis Yuridis. Kualitatif Fakta. Penelitian empiris. Ilmu Murni. Sosiologis - Psikologis. Kuantitatif
  • 10. PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK “ BEHAVIORALISME”
  • 11. 2. Pendekatan Behavioralisme. Behavioralisme dapat diinterpretasikan sebagai upaya pembaharuan guna mengembangkan aspek aspek ilmiah ilmu politik secara serius , menurut ketentuan ketentuan ilmu alam dan biologi, dan sejalan dengan perkembangan perkembangan baru yang terjadi dalam bidang psikologi dan ilmu ilmu sosial lainnya. Behavioralisme dapat juga bisa dipahami sebagai pendekatan yang mem-fokuskan perhatian yang berlebihan terhadap perilaku aktor aktor politik dalam penelitian Ilmu Politik, dan menolak pendekatan institusional sebagaimana yang dipakai oleh tradisionalis.
  • 12. Behavioral berasal dari pengaruh Psikologi (psychological Behaviorisme). Istilah behaviorisme menunjuk pada salah satu tipe psikologi yang mendasarkan datanya kepada stimulus dan respon yang nampak, khusunya menyangkut prilaku (action or behaviour). Behavioralisme sebagai pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu Politik, Muncul setelah PD II sebagai gerakan protes terhadap pendekatan Tradisional. Pendekatan behavioralisme di Amerika berawal dari migrasi sarjana politik Eropa yang menguasai pendekatan metode penelitian mutakhir ke Amerika pada tahun 1930-an. Behavioralisme telah memiliki akar perkembangan pada tahun 1920-an yang diantaranya dipelopori oleh Charles E. Merriam (Universitas Chicago) ketika PD II.
  • 13. Gerakan Behavioralisme muncul karena terpengaruh oleh ilmuwan sosiologi : Max weber dan Talcott Parsons, Auguste Comte, Sigmund Freud, Emile Durkheim. Beberapa tokoh Behavioralisme diantaranya adalah : Gabriel A. Almond (structural functional analysis), David Eastone (general system analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), David Truman, Robert Dahl, dsb. Tujuan / tuntutan behavioral : (1). IP yang dikembangkan sebelumnya tidak memiliki sifat sifat sebagai penghasil pengetahuan politik yang reliable , (2). Banyak pengetahuan politik yang reliable dapat diterima melalui pendekatan pendekatan dan metode metode yang berbeda.
  • 14. Behavioralisme menegaskan, kendati institusi atau lembaga politik merupakan aspek penting politik, akan tetapi ia bukanlah materi yangnyata dari politik. Aktifitas yang ada di dalam atau di sekitar institusi politiklah yang seharusnya memperoleh perhatian besar dari para sarjana politik. Porsi dari kekuatan Behavioralisme tidak diberikan untuk menjelaskan struktur lembaga lembaga perwakilan, atau kewajiban kewajiban hukum para wakil rakyat, akan tetapi lebih banyak menjelaskan tingkah laku para wakil rakyat dan menjelaskan bagaimana lembaga perwakilan rakyat itu bekerja.
  • 15. Behavioralisme tidak sepenuhnya menolak pendekatan Tradisionalisme. Bila dipandang perlu data historis yang diperoleh dari pendekatan tradisionalisme tetap digunakan. Behavioralisme tetap mengkaji aspek hukum suatu suatu sistem politik, dan tetap menyadari pentingnya lembaga lembaga yang ada dalam sistem politik tersebut. Akan tetapi behavioralisme tetap senantiasa mengembalikan semuanya kepada prilaku.
  • 16. Behavioralisme memiliki asumsi dasar : sejarah disusun dari prilaku manusia, manusia merupakan pembuat yang tunduk dan pelanggar hukum, tidak ada institusi atau lembaga yang tidak di susun dari pola pola prilaku. Prilaku (individu or kelompok) pada dasarnya melakukan aksi dan reaksi, merangsang dan menjawab. Behavioralisme menekankan signifikansi prilaku individu sebagai bangunan dasar ilmu politik. Jika para institusionalis (tradisionalis) mengkaji struktur, kekuasaan dan tanggung jawab, maka behavioralis mengkaji sikap, kepribadian, dan aktifitas fisik seperti aktifitas voting, lobbying, dsb. Perilaku yang imaksudkan oleh kaum behavioralisme adalah prilaku individul (individualis). Behavioralisme dianggap sesuai dengan studi ilmu politik, terkait dengan adanya penggunaan metode ilmiah. Ini berarti bahwa ilmuwan politik lebih memfokuskan perhatian kepada masalah empiris ketimbang masalah filosofis. Penentang Behavioralisme mendefinisikan Behavioralisme sebagai perhitungan kepala (suara), penggunaan angka angka, berbagai upaya yang bersifat pengkuantifikasian, yang semua ini dianggap meremehkan martabat nmanusia.
  • 17. ASUMSI DASAR BEHAVIORALISME : Regularitas. Tingkah laku politik memeperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi generalisasi. Verifikasi. Generalisasi generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan (verification) kebenarannya dengan merujuk pada tingkah laku yang relevan. Teknik. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik teknik peneliotian yang cermat. Kuantifikasi. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi. Nilai (Values). Dalam membuat analisa politik, nilai nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak memainkan peranan ( value=free ). Penelitian politik bersifat terbuka terhadap konsep konsep, teori teori ilmu sosial lainnya. Hal ini tergambar dari istilah : sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, sosialisasi politik, disamping istilah lama seperti : negara, kekuasaan, jabatan, instituta, pendapat umum dan pendidikan kewarganegaraan ( citizenship training ). Sistematis. Penelitian Ilmu politik harus sistematis,berorientasi pada teori dan dibimbing oleh teori, sehingga teori dan penelitian merupakan bagian yang berhubungan erat.
  • 18. PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK “ POST BEHAVIORALISME”
  • 19. 3. PENDEKATAN POST BEHAVIORALISME Post Behavioralisme muncul pada era pertengahan 1960-an, sebagai bentuk penolakan sebagian ilmuwan politik terhadap Behavioralisme. Pendekatan ini diprakarsai oleh sekelompok teoritisi muda, yang didukung oleh salah seorang ilmuwan politik senior, yaitu : David Easton. Post Behavioralisme muncul juga dipengaruhi oleh perang Vietnam, kemajuan teknologi di bidang persenjataan, deskriminasi ras yang melahirkan gejolak sosial. Post Behavioralisme sebagai gerakan protes dipengaruhi oleh tulisan : Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Sartre.
  • 20. Post Behavioralisme berpendapat : semakin ilmiah ilmu politik, justru ia akan semakin kehilangan relevansinya. Penekanan pentingnya empirisme, mendasarkan semua statemen kepada hasil observasi, mengkuantifikasikan semua kasus, akan menjebak behavioralisme mengkaji masalah masalah yang bersifat trivial. Topik topik yang sangat penting seperti penyebab perang, hanya memperoleh sedikit perhatian, sementara itu persoalan persoalan yang sebenarnya lebih mudah (seperti voting behaviour) ternyata malah memperoleh perhatian yang sangat berlebihan.
  • 21. Post Behavioralisme tidak mengemukakan sasaran akhir studi ilmiah mereka dalam Ilmu politik. Post Behavioralisme mengharapkan : sarjana politik hendaknya membuat suatu “ Value Judgement” tentang politik dan pemerintahan, dan menempatkan kedudukan umum di atas masalah politis. Post Behavioralisme bertujuan untuk merubah penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni sesuai pola eksakta. Dua tuntutan Post Behavioralisme adalah : relevansi dan tindakan.
  • 22. Dalam penelitian politik, substansi atau isi pokok harus mendahului teknik. Ilmu politik seharusnya memberikan penekanan utama kepada perubahan sosial dan bukan kepada pemeliharaannya. Ilmu politik selama periode behavioral, secara penuh telah melepaskan diri dari realitas politik. Kaum behavioralisme terlalu bebas nilai, sehingga masalah nilai untuk tujuan tujuan praktis tidak pernah menjadi bahan pertimbangan. Kaum intelektual mempunyai peranan yang harus dimainkan dalam masyarakat. Merupakan tanggung jawab mereka untuk berusaha melindungi peradaban dan nilai nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan harus diletakan untuk bekerja, bukan untuk merenung. Kaum intelektual memiliki peranan positif dalam masyarakat untuk menentukan tujuan yang pantas bagi masyarakat dan dan membuat masyarakat bergerak menurut tujuan itu. 8 ARAKTER POST BEHAVIORALISME / “THE CREDO OF RELEVANCE” :
  • 23. POKOK POKOK PEMIKIRAN POST BEHAVIORALISME : Dalam mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevansi dianggap lebih penting dari pada penelitian yang cermat. Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas realitas sosial. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis krisis yang dihadapi manusia. Penelitian mengenai nilai nilai harus merupakan tugas ilmu politik. Para cendekiawan mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak, harus “engage” dan commited untuk mencari jalan keluar krisis yang terjadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PANCASILA DAN BERBAGAI DEFINISI

Review Buku Kaelani klik link dibawah ini  https://docs.google.com/document/d/142IaPq55EThm5V0yfzz-dE0drDFMDc2Lfn9UcIib330/edit?usp=sh...