eston dalam pendekatan politik dan sistem

Menurut David Easton, sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian yang diharuskan dari nilai-nilai bagi suatu masyarakat . 

Upaya membangun ilmu politik yang sistematis diantaranya dilakukan oleh David Easton. Terdapat 2 tahap menurut David Easton, yaitu :

1.       Easton dalam The Political System (1953)

Dalam The Political System, Easton menyatakan 4 asumsi mengenai perlunya suatu bangunan pemikiran yang bersifat umum dalam mengkaji suatu sistem politik :

a.       Asumsi 1 Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mensistematisasikan fakta- fakta yang ditemukan.

b.      Asumsi 2 Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.

c.        Asumsi 3 Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan.

d.      Asumsi 4 Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu ketidakseimbangan.

Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi:

a.       Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik.

b.      Politic dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan.

c.       Policy sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administrasi, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.

Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem politik :

a.       Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

b.      Input-output Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

c.       Diferensiasi dalam sistem Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi kerja. Di masa modern tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi pekerjaannya.

d.      Integrasi dalam sistem Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang- undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.

Teori Easton berisi pernyataan tentang apa yang membuat sistem politik beradaptasi, bertahan, bereproduksi, dan berubah. Hasil karya pemikiran Easton mengenai model sistem politik dapat ditemukan di tiga volume buku yaitu:

ü  “The Political System” (1964);

ü  “A Framework for Political Analysis” (1965);

ü  yang paling penting adalah “A Systems Analysis of Political Life” (1979).

ü   

2.       David Easton dalam A Framework for Political Analysis (1965)

Dalam tahap ke-2 bangunan teori sistem politik ini, Easton berusaha untuk lebih mendekatkan teorinya dengan dunia empiris. Dalam tahap ini Easton kembali melakukan penegasan atas hal-hal berikut :

a.       Masyarakat terdiri atas seluruh sistem-sistem dan bersifat terbuka.

b.      Sistem politik adalah : Seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dimana nilai- nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif.

c.       Lingkungan terdiri atas intrasocietal dan exstrasocietal. Lingkungan intrasocietal bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak “di luar” batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada.

David Easton mengemukakan bahwa bagian-bagian suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berkaitan satu sama lain, dengan kata lain berfungsinya satu bagian tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhatikan fungsi-fungsi keseluruhan bagian itu sendiri. Sifat saling katerkaitan secara sistematis menggambarkan bahwa semua kegiatan yang terjadi dapat mempengaruhi tingkah laku dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kehidupan politik merupakan suatu sistem kegiatan.
Adanya anggapan bahwa sistem politik merupakan unit tersendiri, maka hal-hal yang mempengaruhi kerja sistem tersebut adalah berbagai macam input yang nantinya diubah menjadi output dalam suatu rangkaian proses. Outpu-output yang dihasilkan dapat memberikan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap klingkungan dimana sstem tersebut berada.

Lebih lanjut Easton menjelaskan bahwa sistem memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain:

1.       Ciri-ciri identifikasi, hal ini merupakan pembeda sistem politik dengan sistem-sistem lainnya.

a.       Unit-unit sistem politik. Unit-unit adalah unsur yang membentuk sistem politik yang berwujud pada tindakan-tindakan politik.

b.      Perbatasan. Suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan yang berupa sistem-sistem lain. Cara berfungsinya sustu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan fisiknya. Sedangkan yang termasuk dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri-ciri tersebut dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.

2.       Input dan output.

Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yang berwujud pada keputusan-keputusan otoritatif. Keputusan ini merupakan output dari sistem politik. Di lain sisi, untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input. Tanpa input sistem tidaka akan dapat berfungsi dan tanpa output tidaka akan dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.
Sebagian besar perunbahan-perubahan penting dalam suatu sistem politik berasal dari perubahan-perubahan lingkungan eksternalnya. Untuk itu agar suatu sistem dapat bertahan, ia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam suatu sistem merupakan akibat dari upaya angggota-anggotamya untuk menanggapi lingkungan yang selalu berubah.

3.       Diferensiasi dalam suatu sistem.

Dalam suatu struktur sistem politik dikenal diferensiasi minimal karena suatu sistem bekerja menjalankan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang terbatas.

4.       Integrasi dalam suatu sistem

Dengan adanya diferensiasi struktural dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang selalu berubah terkadang dapat menimbulkan potensi disintegrasi sistem itu sendiri. Oleh karena itu jika suatu sistem ingin mempertahankan dirinya, sistem tersebut harus memiliki mekanisme yang dapat mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk dapat bekerjasama walaupun seminimal mungkin sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan otoritatif.

Easton juga membagi pokok-pokok input sistem politik dalam dua dua jenis, yaitu:

1.       Tuntutan.

Tuntutan dapat timbul baik dari dalam lingkungan sistem itu sendiri (tuntutan internal) maupun dari luar lingkungan sistem tersebut(tuntutan eksternal). Perbedaan keduanya terletak pada akibat yang ditimbulkannya terhadap sustu sistem politik, apakah langsung atau tidak langsung. Dikenal juga adanya “withinput” yakni tuntutan yang berasal dari dalam sistem politik itu sendiri (dari orang-orang yang berperan dalam politik).

Tidak semua tuntutan dapat berkembang menjadi issue politik. Sedangkan yang dimaksud dengan issue adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang diakui oleh sistem tersebut. Jadi tuntutan dapat dapat menjadi issue jika menimbulkan sejumlah masalah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perkembangan tuntutan menjadi issue, antara lain; posisi opnion leader dan pendukungnya dalam struktur kekuasaan suatu masyarakat, kerahasiaan atau keterbukaankah yang dipakai dalam mengajukan tuntutan, waktu, pengetahuan berpolitik, pengusaan saluran komunikasi, sikap dan suasana masyarakat, dan gambaran yang dimiliki oleh opinion leader mengenai tuntutan dan cara kerja suatu sistem.

2.       Dukungan

Dukungan merupakan kekuatan dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang dapat memajukan atau merintangi bekerjanya suatu sistem politik. Sikap dukungan dapat berwujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain serta dapat berwujud batiniah dengan pandangan-pandangan maupun pikiran sebagai bentuk kesediaan untuk bertindak demi orang lain.

Sasaran-sasaran politik dalam memperluas dukungan dalam suatu sistem politik meliputi :

a.       Wilayah dukungan, meliputi komunitas, rejim, dan pemerintah.

b.      Kuantitas dan ruang lingkup dukungan. Situasi aktual dalam suatu permasalahan dapat menentukan jumlah dan ruang lingkup yang dibutuhkan oleh dukungan tersebut.
Mekanisme dukungan dapat berupa:

a.       Outpu-output. Output dalam suatu sistem politik berwujud dalam keputusan atau kebiaksanaan politik. Oleh karena itu, salah satu upaya agar ikatan antara pendukung suatu sistem kuat adalah dengan menciptakan keputusna-keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari para anggotanya. Dengan adanya output tertentu yang dihasilkan, dukungan yang akan timbul dapat berupa dukungan positif maupun ngative (ancaman).

b.      Politisasi. Politisasi lebih dimaksudkan pada proses sosialisai politik. Politisasi merupakan cara-cara dimana anggota masyarakat mempelajari pola-pola politik yang memiliki tujuan selaras dengan masyarakat dan dianggap bermanfaat. Proses pembelajaran politisasi bagi individu tidak akan pernah berhenti seiring dengan waktu. Dalam tingkatannya yang paling umum, proses politisasi ini dapat berupa pemberian ganjaran atau hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi aturan. Sarana yang dipakai dalam mengkomunikasikan tujuan-tujuan dan norma-norma pada masyrakat cenderung berulang-ulang seperti penanaman mithos, doktrin dan filsafat tertentu, dsb. Oleh karena itu, politisasi secara efektif dapat membentuk suau ukuran legitimasi diciptakan atau dowariskannya antar generasi dalam suatu sistem politik.

Analisa Sistem Politik David Easton

Menurut Easton sebagaimana teori sistem pada umumnya bahwa sistem politik tidak bisa steril dari pangaruh yang menggangu berjalannya sistem politik tersebut, gangguan itu datangnya bisa dari dalam atau dari luar sistem politik. Dalam bukunya Easton menjelaskan bagaimana sebuah sistem politik bisa bertahan atau tidak bisa bertahan, ketika menghadapi pengaruh, gangunan dan tekanan, sehingga keberlangsungan alokasi nilai-nilai otoritatif dari sistem politik dapat terus berjalan atau berhenti sama sekali.

Bagi Easton sumber tekanan yang mempengaruhi berkerjanya sebuah sistem politik tidak harus berupa tekanan-tekanan politik yang besifat dramatis seperti revolusi sosial, perang atau bencana alam, tapi terkadang sumber tekanan tersebut muncul dari kehidupan politik yang terjadi setiap hari yang bekerja secara konstan. Tekanan terhadap sistem politik akhirnya bisa menimbulkan berbagai ketegangan- ketegangan, dari adanya ketegangan yang muncul, sistem politik dituntut harus bisa bertahan dengan cara menyakinkan para anggotanya (masyarakat) untuk tetap terikat terdapat alokasi nilai-nilai otoritatif. Seperti yang sudah diterangkan diatas tentang adanya tekanan yang dapat mempengaruhi bekerjanya sistem politik, Easton menjelaskan bahwa tekanan itu bisa datang dari dua arah, yaitu tekanan yang datang dari dalam dan tekanan yang datang dari luar sistem politik. Tekanan dari dalam ialah tekanan yang muncul dari adanya hubungan-hubungan yang saling kontradiktif antar anggota sistem politik, dengan adanya kontradiksi tersebut otomatis jalanya sistem politik bisa terganggu dan apabila dibiarkan berlarut-larut bisa mengancam stabilitas sistem politik yang sudah berjalan, menurut Easton dalam sistem politik yang sudah mapan, penyelesaian kontradiksi sudah diatur dalam mekanisme menajemen konflik, tapi apabila mekanisme tersebut tidak bisa mencari solusi dari pertentangan yang ada, kekerasan dengan alat pemaksa dari sistem politik tidak bisa dihindarkan, karena menurut Easton sistem politik mempunyai kekuasaan yang legal sebagai alat pemaksa untuk menjaga alokasi nilai otoritatif untuk para anggotanya.

Biasanya di negara-negara otoriter dengan adanya alat pemaksa, dengan pemberian sanksi berupa kekerasan fisik, menjadi alat legalitas untuk menghentikan kontradiksi antara pihak posisi dengan pemerintah di dalam sistem politiknya, mekanisme pendekatan dialogis seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang demokrasinya sudah maju cenderung tidak digunakan, pendekatan dengan kekerasan fisik menjadi pilihan untuk menjaga keberlangsungan sistem politik dinegaranya. Sedangkan tekanan dari luar menurut Easton merupakan pengaruh- pengaruh dari lingkunganya, sistem politik bisa mengalami kejatuhan secara keseluruhan, apabila anggota masyarakat tidak bisa menyelesaikan kemelut yang luar biasa dalam sistem politik.

Menurut Easton pengaruh dari adanya tekanan terhadap sistem politik mengakibatkan sistem politik menjadi terbagi pada dua hal.

1.      Pertama, sistem politik tersebut telah berubah, tapi terus berlangsung dengan wajah yang lain,

2.      Kedua, sistem politik tersebut lenyap sama sekali. Sistem politik telah berubah ialah sistem politik tersebut menunjukan keterlangsungan walupun telah mengalami perubahan, sedangkan yang kedua, sistem politik itu dikatakan lenyap sama sekali, apabila sistem politik tersebut telah hilang sama sekali serta alokasi nilai otoritatif tidak bisa ladi dihasilkan oleh sistem tersebut.

Dengan adanya fenomena berubah dan lenyapnya sistem politik, akibat pengaruh serta tekanan (internal dan eksternal), Easton menyimpulkan bahwa sistem politik tidaklah mungkin dapat menghindari atau mengisolasi dari pengaruh dan tekanan dari dalam serta luar dirinya, walaupun ada beberapa sistem politik dalam jangka waktu tertentu mampu stabil dari berbagai pengaruh dan tekanan, tapi menurutnya dalam tingkat tertentu sistem politik tersebut tidak akan mampu menghindari dari kerusakan-kerusakan akibat perubahan-perubahan internal maupun eksternalnya. Intinya menurut Easton dalam sebuah sistem politik, jika sistem itu ingin terus berlanjut (hidup) maka ia harus bisa berubah dan beradaptasi dengan fluktuasi lingkunganya. Sebuah sistem politik tidak bisa terus berupaya menutup diri dan berusaha meminimalisir kontradiksi didalamnya apalagi jalan dengan kekerasan.

Easton menjelaskan bahwa berbagai pengaruh serta tekanan yang mendekat pada suatu sistem politik baik itu yang berasal dari lingkungan dan di dalam sistem itu sendiri, akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sistem tersebut, semua perubahan sosial menurutnya terjadi karena adanya faktor internal serta eskternal yang berinteraksi denganya. Tapi yang menarik kemudian apa yang ditulisnya bahwa perubahan dalam sistem tradisional tersebut mampu menyerap tuntutan, tekanan dan pengaruh diluar sistemnya, untuk kemudian sepenuhnya diakomodir ke dalam sistem politiknya, karena menurutnya tahapan dari masyarakat yang menganut nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai yang lebih maju, mengharuskan adanya proses pergantian total nilai-nilai yang dianut. Sehingga tidak jarang sistem kesukuan yang kuno akan terhenti perkembanganya.

 

Diposkan oleh Goresan Pena Hardiyanti di 06.17